Hatidamai.id Gowa Sulsel — Gelombang penolakan terhadap rencana penggunaan hak angket oleh DPRD Kabupaten Gowa terus bermunculan di tengah masyarakat. Aksi demonstrasi yang digelar ribuan warga di depan Gedung DPRD Gowa, Senin (25/5/2026), disebut membuat sejumlah anggota dewan mulai tertekan menghadapi desakan publik.
Foto : Aksi Demo Putar haluan dari DPRD Gowa, Menolak keras Hak Angket DPRD Gowa, yang terkesan di paksakan
Pantauan di lokasi menunjukkan kawasan Gedung DPRD Gowa dijaga ketat aparat kepolisian. Kawat berduri dipasang mengelilingi area gedung sebagai langkah antisipasi pengamanan selama aksi berlangsung.
https://vt.tiktok.com/ZSx9NfP6j
Sejumlah warga Kecamatan Bontonompo yang ditemui media menyatakan masyarakat di wilayah tersebut belum sepenuhnya turun melakukan aksi karena masih fokus mempersiapkan perayaan Iduladha 1447 Hijriah yang jatuh pada Rabu (27/5/2026).
Meski demikian, warga menegaskan siap turun dengan jumlah massa lebih besar apabila DPRD Gowa tetap melanjutkan rencana hak angket terhadap Bupati Gowa, Husniah Talenrang, yang masih aktif menjabat.
“Kalau memang hak angket ini dipaksakan untuk mencopot Bupati Gowa, masyarakat pasti akan turun. Ini bukan lagi aspirasi rakyat, tetapi sudah dianggap sebagai kepentingan politik kelompok tertentu,” ujar salah seorang warga Bontonompo.
Masyarakat juga menilai pemasangan kawat berduri di gedung DPRD menjadi gambaran bahwa situasi politik di Kabupaten Gowa mulai memanas akibat polemik hak angket tersebut.
Aksi demonstrasi yang digelar aliansi masyarakat berlangsung meriah dengan konvoi ribuan sepeda motor mengelilingi wilayah Kecamatan Somba Opu. Dalam orasinya, massa menolak keras hak angket yang dinilai tidak memiliki dasar aturan yang kuat dan justru memicu keresahan di tengah masyarakat.
Para demonstran menilai langkah DPRD Gowa terlalu jauh mencampuri persoalan isu sensitive yang tidak ada kebenarannya dan berencana mau copot paksa. Padahal kepala daerah masih sah dan aktif menjalankan tugasnya.
“Kami menolak hak angket karena dianggap hanya memicu kegaduhan politik. DPRD seharusnya bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan menciptakan konflik baru,” tegas salah satu orator aksi.
Massa juga mengkritik sikap sejumlah anggota dewan yang dianggap tidak serius merespons aspirasi masyarakat saat aksi berlangsung. Bahkan, sikap beberapa anggota DPRD yang dinilai santai dan tertawa di tengah demonstrasi memicu kekecewaan peserta aksi.
Tidak hanya itu, demonstran turut menyoroti partai politik pengusung anggota DPRD Gowa yang dianggap gagal melakukan pembinaan terhadap kadernya di parlemen.
Di sisi lain, massa aksi juga menyampaikan protes kepada aparat kepolisian terkait larangan pembakaran ban bekas saat demonstrasi berlangsung. Meski demikian, aksi tetap berjalan kondusif di bawah pengawalan ketat petugas keamanan.
Aliansi masyarakat menegaskan akan terus mengawal persoalan ini dan mengancam melakukan aksi lanjutan, termasuk pemboikotan Gedung DPRD Gowa apabila proses hak angket tetap diteruskan.
Menurut warga, polemik tersebut diduga berkaitan dengan kepentingan politik sejumlah pihak yang memiliki ambisi dalam kontestasi kepemimpinan di Kabupaten Gowa.
Situasi ini pun menjadi perhatian luas masyarakat karena dikhawatirkan dapat memicu ketegangan politik berkepanjangan di daerah tersebut.
Tim Redaksi
