Hatidamai.id Gowa (Sulsel) – Perseteruan antara pihak Eksekutif dan Legislatif di Pemerintahan Kabupaten Gowa kembali memanas pada tahun 2026 ini. Situasi ini dinilai memiliki kemiripan yang sangat kuat dengan apa yang terjadi di awal masa jabatan Bupati Gowa Drs. H. Hasbullah Djabbar pada tahun 2002, di mana juga muncul upaya pencopotan paksa terhadap kepala daerah yang menjabat.
Doc. Foto Kantor DPRD Gowa Terbakar saat Massa Kontra Perda Lembaga Adat Berunjuk Rasa, Kejadian itu mengakibatkan gedung dewan ludes terbakar. Senin (26/9/2016 )
Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media dari kalangan masyarakat, banyak yang mengingat kembali peristiwa longsor besar di Gunung Bawakaraeng yang terjadi pada 26 Maret 2004.
Doc Foto Berita di kutip media Antara Ratusan Hektare Lahan Tertutup Longsoran Gunung Bawakaraeng terjadi pada 2003.
Bencana dahsyat itu meluluhlantakkan sebagian wilayah pegunungan dan menelan puluhan korban jiwa, terjadi tepat saat Kabupaten Gowa dipimpin oleh Drs. H. Hasbullah Djabbar yang menjabat sejak November 2002 hingga awal 2004.
Saat itu, bencana alam mendadak terjadi di tengah ketegangan hubungan antara Eksekutif dan Legislatif. Di tengah fokusnya menjalankan program pembangunan, Hasbullah justru dihadapkan pada perseteruan keras dengan DPRD Gowa.
Foto : Ketua DPRD Gowa,
Ia mendapat perlakuan yang dinilai tidak wajar, berangkat dari isu dugaan pelanggaran dalam pengerjaan lokasi proyek di wilayah Manuju, Gowa.
https://vt.tiktok.com/ZSxuBN5fM
Bahkan, seluruh anggota DPRD Gowa saat itu membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk memeriksa Bupati.
Di balik gejolak tersebut, juga muncul sosok misterius yang disebut-sebut sebagai “Mister X” — sebuah istilah yang kini kembali terdengar dan sangat mirip dengan apa yang dialami Bupati Gowa saat ini, Husniah Talenrang.
Setelah berkas pemeriksaan Pansus disusun dan rencana pemecatan bergulir hingga ke Gedung DPR RI, upaya itu akhirnya menemui jalan buntu.
Ketua Komisi III DPR RI saat itu, Prof. Parawansyah, diketahui secara tegas menolak usulan pencopotan tersebut.
Menariknya, ketegangan politik itu mereda seketika setelah bencana longsor Bawakaraeng melanda, seolah menjadi titik berhenti perselisihan antarlembaga.
Selain peristiwa 2004, masyarakat Gowa juga masih mengingat jelas kejadian pembakaran Gedung DPRD Gowa pada September 2016.
Peristiwa itu terjadi saat Gowa dipimpin Bupati Adnan Purichta Ikhsan Yasin Limpo berpasangan dengan Abd. Rauf Malaganni. Saat peristiwa itu terjadi, isu mengenai sosok misterius “Mister X” juga sempat santer terdengar di tengah masyarakat, yang Menyusun rencana ini.
Seperti yang pernah diberitakan media detiknews dengan judul: Kantor DPRD Gowa Terbakar saat Massa Kontra Perda Lembaga Adat Berunjuk Rasa, hingga berhasil di lantik Bupati Gowa, Adnan di Istana Balla Lompoa. Kejadian itu mengakibatkan gedung dewan ludes terbakar.
Bahkan, para anggota dewan saat itu — termasuk Daeng Lingka, anggota DPRD Gowa Fraksi PAN — harus diselamatkan menggunakan tali dari lantai dua menuju tanah, karena terjebak di tengah kobaran api.
Kini, sejarah seolah berulang kembali. Perseteruan antara Eksekutif dan Legislatif kembali terjadi, dipicu oleh isu-isu sensitif yang dinilai masyarakat tidak berdasar kuat. DPRD Gowa telah menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Senin, 11 Mei 2026, dan melangkah lebih jauh dengan menetapkan Hak Angket pada Senin, 25 Mei 2026.
Kembali pula terdengar nama sosok misterius “Mister X”, yang diduga bekerja sama dengan kelompok tertentu untuk menyusun rencana merebut jabatan Bupati Gowa secara paksa, padahal pemimpin daerah tersebut masih aktif menjabat dan sangat disenangi rakyatnya.
Situasi ini membuat masyarakat tetap waspada.
“Kita belum tahu apa yang akan terjadi di tengah perseteruan ini. Apakah alam kembali murka menyaksikan pertikaian ini, atau justru akan muncul peristiwa lain yang tak terduga,” ujar salah satu warga.
Warga juga menyampaikan kritik keras kepada para anggota DPRD Gowa. Menurut mereka, dewan seharusnya sadar bahwa langkah mengangkat isu sensitif lewat Hak Angket tidak tepat.
“Sebaiknya DPRD Gowa kembali bekerja untuk rakyat, bukan sibuk mencari kesalahan pemimpin,” tegas warga tersebut.
Pertanyaan besar juga dilontarkan warga terkait kesiapan dewan menghadapi aspirasi publik.
“Kalian tidak berani berhadapan langsung dengan rakyat. Bukti nyatanya, kenapa harus memasang kawat berduri mengelilingi Gedung DPRD? Itu tandanya kalianlah yang sebenarnya menjual suara rakyat, sementara kami justru dilarang masuk untuk menyuarakan penolakan terhadap Hak Angket ini,” ucap, Aksi demo dengan nada kesal, Senin (25 Mei 2026)
Lebih lanjut, warga menilai rencana DPRD Gowa yang diduga ingin mencopot paksa Bupati yang sedang menjabat untuk digantikan oleh Wakil Bupati adalah hal yang mustahil dan berpotensi menimbulkan kekacauan lebih besar.
“Itu saya anggap mustahil. Jika hal itu dipaksakan, situasi pasti akan makin ricuh. Ingatlah satu hal: jika rakyat sudah bergerak, jumlah mereka jauh lebih banyak dibandingkan personil aparat keamanan. Perbandingannya tidak seimbang,” ungkap warga tersebut menegaskan.
Sementara Ketua DPRD Gowa, Fahmi Adam, hingga sampai berita kembali ditayangkan Fahmi Adam belum memberikan jawaban kepada media ini, lebih memilih bungkam.
Seharusnya sosok pemimpin yang masih muda ini, dari fraksi PPP harus menjawab pertanyaan wartawan karena anda adalah pejabat publik Ketua DPRD Gowa, bukan menghindar pewarta media.
Tim Media.
