hatidamai.id Goawa Sulsel — Dalam pertemuan Rembuk Otonomi Daerah yang digelar pada Selasa (20/5/2026), Bupati Gowa menegaskan pentingnya penyelarasan kebijakan di berbagai tingkatan pemerintahan guna mempercepat pembangunan dan penyelesaian masalah krusial di wilayahnya.
Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk mempertemukan gagasan, merumuskan langkah nyata, serta mencari titik temu antara kebijakan pusat, provinsi, dan kabupaten agar tidak saling bertabrakan atau menimbulkan hambatan pelaksanaan.
Dalam sambutannya, Bupati Gowa menyampaikan bahwa otonomi daerah bukan sekadar kewenangan mengelola urusan sendiri, melainkan tanggung jawab besar untuk membawa kesejahteraan masyarakat. Salah satu fokus utama yang didorong adalah harmonisasi kebijakan pembangunan infrastruktur.
Ia menyoroti masih adanya kesenjangan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek, baik dari segi alokasi anggaran, skala prioritas, maupun standar teknis, yang berpotensi mengurangi dampak manfaat bagi warga.
“Kita butuh satu peta jalan pembangunan yang terpadu. Proyek jalan, irigasi, fasilitas publik, hingga jaringan konektivitas harus disusun beriringan, saling mendukung, dan sesuai dengan kebutuhan riil daerah. Jangan sampai ada pembangunan yang tumpang tindih, atau justru ada wilayah yang tertinggal karena tidak masuk dalam rencana mana pun,” ujar Bupati dalam forum tersebut.
Selain infrastruktur, pertemuan ini juga membahas sejumlah isu strategis yang menjadi tantangan utama Kabupaten Gowa, mulai dari pengelolaan sumber daya alam, peningkatan kualitas layanan publik, hingga pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi daerah.
Para peserta yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, perwakilan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan, serta pemangku kepentingan lainnya, saling bertukar pandangan untuk menemukan solusi yang paling tepat dan berkelanjutan.
Bupati juga menekankan perlunya penguatan koordinasi antarinstansi, penyederhanaan birokrasi, serta peningkatan kapasitas aparatur sipil negara agar kebijakan yang telah disepakati dapat berjalan efektif.
Ia berharap hasil dari Rembuk Otonomi Daerah ini dapat menjadi acuan kerja yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga setiap langkah pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan dan harapan masyarakat Gowa.
Forum ini ditutup dengan kesepakatan untuk membentuk tim kerja khusus yang akan menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang dihasilkan, serta melakukan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah diselaraskan. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, sekaligus mengoptimalkan manfaat otonomi daerah demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
