HATIDAMAI.ID GOWA — Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, membuka Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis Learning Management System (LMS) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). Kegiatan ini berlangsung di Baruga Tinggimae, Rumah Jabatan Bupati Gowa, Rabu (1/4).
Dalam sambutannya, Husniah menyampaikan bahwa kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh sistem, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya.
“Demokrasi tidak hanya berdiri di atas bilik suara, tetapi juga ditentukan oleh integritas, kapasitas, dan kesadaran kolektif para penyelenggaranya,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemilu bukan sekadar agenda rutin, melainkan ujian kepercayaan publik sekaligus cerminan kematangan demokrasi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM menjadi hal yang penting.
Husniah juga mengapresiasi langkah KPU RI dalam menghadirkan LMS sebagai metode pembelajaran yang dinilai adaptif di era digital.
“Learning Management System menjadi ruang belajar yang fleksibel untuk meningkatkan kompetensi penyelenggara pemilu agar lebih profesional dan berintegritas,” katanya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa teknologi hanya merupakan alat pendukung. Menurutnya, faktor utama tetap pada komitmen manusia dalam menjunjung kejujuran dan menjaga integritas.
Sementara itu, Anggota KPU RI, Parsadaan Harahap, menjelaskan bahwa FGD ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan nasional yang sebelumnya telah dilaksanakan di Lampung dan akan dilanjutkan di Bengkulu.
“Kegiatan ini bertujuan untuk merancang sistem pelatihan digital di lingkungan KPU, mulai dari penyusunan modul, sistem pembelajaran, hingga tata kelola dan anggaran,” jelasnya.
Ia juga menilai Kabupaten Gowa sebagai lokasi yang representatif serta mengapresiasi sinergi antara pemerintah daerah dan KPU setempat.
Di tempat yang sama, Ketua KPU Gowa, Fitra Syahdanul, menyampaikan bahwa hasil FGD ini akan menjadi bahan rekomendasi dalam penyusunan regulasi kepemiluan ke depan.
“Peserta berasal dari 38 provinsi, dan hasil diskusi ini akan menjadi masukan dalam pembahasan undang-undang kepemiluan yang masuk dalam Program Legislasi Nasional DPR RI, khususnya Komisi II,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan lahir konsep dan strategi pengembangan SDM kepemiluan yang adaptif terhadap perubahan zaman, serta mampu memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia. (Ani)
Humas Gowa
